Masyarakat dapat mengajukan berbagai pendanaan yang sesuai dengan program yang menjadi prioritas pemerintah.
Selain hasil pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan, program Dana Indonesia mempunyai sumber dana lain.
Yaitu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kategori FBK dan Dana Abadi Pendidikan bagi kategori beasiswa pelaku budaya.
Ratusan proposal telah terpilih sebagai penerima manfaat Dana Indonesiana pada 2022 dan 2023.
LPDP mencairkan dana berdasarkan jumlah tagihan dalam proposal yang lolos seleksi pada akhir tahun.
Pencairan dana kepada seluruh penerima manfaat dapat tepat waktu kalau syarat dan dokumen yang terpenuhi.
Akan tetapi, tata kelola Dana Indonesiana semestinya masih perlu disempurnakan agar lebih transparan dan akuntabel.
Dana Indonesiana harus memperhatikan pentingnya prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan kualitas tata kelola.
Tata kelola Dana Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan partisipasi publik.
Sehingga hasilnya sesuai tujuan pemajuan budaya dalam membentuk masyarakat yang inklusif.
Penggunaan Dana Indonesiana yang bersumber dari APBN perlu disertai pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai proses kebijakan, penganggaran, pengawasan, sampai evaluasinya.
Transparansi terhadap penyaluran Dana Indonesiana tidak hanya membuat masyarakat mengetahui kinerja pemerintah pusat dengan menilai keselarasan harapan dan kepentingan publik.
Namun, transparansi juga penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah pusat sebagai fasilitator dan masyarakat yang merupakan aktor utama pemajuan kebudayaan di daerahnya masing-masing.
Apalagi, tingginya partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi yang baik.
Partisipasi publik sangat penting dalam program Dana Indonesiana, mengingat masyarakat adalah pemilik sekaligus penggerak pemajuan kebudayaan di daerahnya masing-masing.
Selain itu, pertanggungjawaban secara jelas atas segala kegiatan menjadi standar baku dalam penggunaan dana hibah dari APBN.
Standarisasi tata kelola merupakan bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pendistribusian dana hibah karena merupakan jaminan mutu kualitas dari output yang dihasilkan program Dana Indonesiana.
Standarisasi tata kelola juga menjadi jaminan dampak positif untuk kepentingan publik dari output yang dihasilkan program Dana Indonesiana.
Bahkan, pelaksanaan program Dana Indonesiana dengan akuntabilitas yang baik akan mempengaruhi kualitas transparansi dan tinggi partisipasi masyarakat.
Standarisasi tata kelola dalam program Dana Indonesiana perlu mempertimbangkan tujuan pemajuan kebudayaan dalam membentuk masyarakat yang inklusif untuk membuka potensi inovasi dan peluang pembangunan ekonomi.
Dalam pengertian standarisasi tata kelola, inklusivitas juga harus memberikan jaminan bahwa program Dana Indonesiana dapat menjadi lokomotif pemajuan kebudayaan yang dinikmati semua orang.
Saat ini, integrasi berbagai program hibah di bidang kebudayaan dalam Dana Indonesiana telah memudahkan sosialisasi dan aksesnya, memperluas penerima manfaat, menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber, hingga meminimalisir terjadinya korupsi.
Akan tetapi, integrasi berbagai program dana hibah di bidang kebudayaan dalam Dana Indonesiana juga masih perlu disempurnakan lagi.
