Kesulitan ekonomi yang banyak dihadapi oleh masyarakat menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Sehingga diwujudkan dalam pemberian bantuan sosial masyarakat bagai yang tidak mampu.
Salah satu penulis aktif media marhaenis.com E. Jazuli mengapresiasi upaya pemerintah.
Melalui kementerian yang selalu terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sesuai yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Saya kira ini misi yang bagus. Karena tantangan besar selama ini soal ketidaktepatan sasaran,” ucap Jazuli, Sabtu (22/6/2024).
Jazuli mengungkapkan dia banyak mendengar data bansos di masyarakat terdapat ketidakcocokan.
Ini karena terjadi beberapa hal, salah satunya belum terintegrasinya sistem data tersebut.
Oleh sebab itu dia mengapresiasi pemerintah yang mulai menyatukan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Harapannya dengan satu data nanti semua bentuk bantuan sosial (bansos) hanya bisa mengambil satu data.
“Sehingga tidak terjadi penerimaan ganda dalam menerima bansos,” ucapnya.
Menurutnya, dengan satu data terintegrasi maka kemungkinan warga yang tidak berhak tetapi masuk pendataan dapat diminimalisir.
Meski demikian, hal itu tidak dapat menjamin 100 persen. “Makanya pemerintah menargetkan baru 30 persen di tahun 2024 ini,” ucapnya.
Sebelumnya pada Kamis (20/6), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan.
Ada pejabat eselon I masuk dalam daftar penerima bansos dari pemerintah. “Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, kan aneh,” ujarnya.
“Sampai sekarang masih terima saya kira dan dia berikan kepada yang lebih berhak.
Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Regsosek ini kita bisa tepat,” kata Suharso Monoarfa.
Adapun berdasarkan pemadanan data kependudukan untuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh Bappenas per Februari 2024.
Yakni sebanyak 214.044.468 data atau 95,47 persen telah dipadankan dari 23.474.312 data yang diterima.