Pemecatan ketua Komisi Pemilihan Umum karena kasus asusila mendapat respon dari berbagai pihak.
Bahkan ada yang menganggap bisa mengganggu jalannya Pilkada yang serentak 2024.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memberikan respon kepada pernyataan Mahfud Md.
Menurutnya pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah masukan yang penting.
“Masukan penting untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) supaya betul-betul berhati-hati.
Agar warning (peringatan) itu tidak mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada,”
Hal itu diucapkan muhaimin saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Legislator yang akrab disapa Cak Imin mengaku tidak tahu pernyataan Mahfud soal kehidupan mewah komisioner KPU.
“Saya enggak tahu. Saya enggak tahu, nanti kalau ada, saya belum tahu itu, kalau tahu nanti baru komentar,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada Mahfud.
Yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian tetap Hasyim Asy’ari sebagai ketua dan anggota oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
“Tentu kami terima kasih (pada) semua kritikan, masukan ke penyelenggara,” ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (8/7).
Menurutnya, pernyataan Mahfud merupakan ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi.
Dia menegaskan apa yang menjadi perhatian semua pihak tentu akan menjadi atensi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu.
Sebelumnya Mahfud mencuit di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, pada Minggu (7/7) pukul 22.30 WIB.
“Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam.
Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat.”
Masyarakat berharap agar proses demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan semua orang yang dipilih atau menjabat bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta mendahulukan kepentingan umum daripada kelompok.