Program kerja dan anggaran pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR RI sebagai wakil rakyat.
Semua rencana kerja dan target pembangunan termasuk biaya dirapatkan secara optimal.
Tujuannya agar semua program kerja bisa terlaksana dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa.
DPR menyepakati laporan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Namun yang dibacakan hanya mencakup pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini,” ucap Cucun saat Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa.
Cucun melaporkan Banggar DPR telah menetapkan RKP Tahun 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen.
Sementara rasio gini ditargetkan di rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,5-5,0 persen, indeks modal manusia (IMM) 0,56, tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen, serta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.
“Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, nilai tukar petani 115-120, dan nilai tukar nelayan 105-108,” ujar Cucun.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025.
Diantaranya mencakup, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5 persen, laju inflasi sebesar 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah di rentang Rp15.300-Rp15.900.
Kemudian, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 75-85, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
“Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan dan program yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, sisi produksi dan program pembangunan,” jelasnya.
Pemerintah bersama Bank Indonesia akan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. tambahnya.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 12,30-12,36 persen PDB.
“Belanja pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan agar semakin meningkatkan kualitasnya.
Sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kebijakan antara lain belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
Masyarakat berharap agar semua anggaran yang sudah ditetapkan tidak menjadi ladang korupsi bagi para pejabat yang berwenang.
Karena perilaku korupsi bisa menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua masyarakat.