Pendapatan negara berasal dari berbagai sektor ekonomi yang memberikan nilai lebih.
Oleh sebab itu dibuat sebuah badan usaha yang menaungi berbagai bisnis yang dijalankan.
Pemerintah menyerap dana senilai Rp27 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 20 Agustus 2024.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa.
perputaran bisnis tersebut secara total mendapat penawaran masuk tercatat sebesar Rp104,07 triliun.
Yakni melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan melelang seri SPN03241120 (penerbitan baru), SPN12250807 (pembukaan kembali), FR0104 (penerbitan baru), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali).
Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 yang dimenangkan sebesar Rp11,7 triliun.
Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp30,62 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,65998 persen.
Selanjutnya, dari seri FR0104 diserap dana sebesar Rp11 triliun dari penawaran masuk Rp50,59 triliun.
Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,50102 persen.
Kemudian, Pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp2,3 triliun dari seri FR0097 yang menerima penawaran masuk sebesar Rp6,21 triliun,
Berdasarkan transaksi tersebut dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,85998 persen.
Dari seri SPN12250807, Pemerintah menyerap dana Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp5,66 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,43000 persen.
Lalu, dari seri FR0098, dimenangkan dana sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp4,98 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,73972 persen.
Serapan terakhir yaitu dari seri FR0102 yang dimenangkan sebesar Rp200 miliar. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp3,99 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,88821 persen.
Adapun dari seri SPN03241120, Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp2,03 triliun.
