Pendapatan negara dari sektor perbankan mencapai puluhan triliun rupiah dalam setiap tahunnya.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan.
OJK menerbitkan peraturan transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK).
Khususnya bagi bank umum konvensional (BUK) guna mendorong pembiayaan ekonomi.
“Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola Suku Bunga Dasar Kredit melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK),” kata Aman di Jakarta, Senin.
Penerbitan POJK itu merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga cost of fund, margin, dan overhead cost,
Untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.
POJK SBDK tersebut mengatur antara lain SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin,
Untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.
Format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK seperti HPDK, overhead, dan margin,
Serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail seperti adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.
Dalam penyusunan SBDK, BUK perlu mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.
BUK perlu memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.
POJK SBDK itu juga mengatur penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang terdiri atas HPDK, biaya overhead, dan margin.
HPDK antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga dan biaya non-dana pihak ketiga.
Biaya overhead mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.
Kemudian, margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai.
Sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.
POJK SBDK juga mengatur tentang penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya; sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar; pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.
