Derasnya arus masa yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi mencuri perhatian banyak orang.
Hampir semua lapisan masyarakat turun aksi untuk mendukung ketetapan yang sudah disahkan.
Bukan hanya dari masyarakat atau mahasiswa saja, banyak siswa dari berbagai daerah juga turun ke jalan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah memastikan tidak ada siswa yang di-“drop out”.
Atau dikeluarkan dari sekolah akibat mengikuti demonstrasi pada 26 Agustus lalu.
Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah di Semarang pada hari Sabtu, mengatakan bahwa.
Informasi yang beredar bahwa siswa yang mengikuti demonstrasi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan tidaklah benar.
Menurut dia, hingga kini siswa masih mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa.
Sebanyak 22 siswa dari berbagai sekolah di Jateng sebelumnya ditangkap setelah mengikuti aksi demo di Balai Kota Semarang, Senin (26/8) lalu.
Mereka diperiksa untuk dimintai keterangan. Bahkan, ramai beredar kabar ada beberapa anak yang terancam dikeluarkan dari sekolah.
Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah 2 (Demak).
Kemudian Kacabdin Wilayah 4 (Grobogan), serta melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah.
“Kepala sekolah telah memberikan kepastian bahwa para siswa tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah.
Semua siswa wajib untuk tetap mengikuti KBM seperti biasanya,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pembinaan telah diberikan kepada sekolah masing-masing bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan polsek setempat terkait dengan keamanan dan keselamatan siswa.
Uswatun mengaku sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran nomor 420/06917.
Yakni terkait larangan demo yang ditujukan bagi sekolah di bawah naungan Disdikbud Jateng.
Surat edaran tersebut berisi tentang optimalisasi pembelajaran pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jateng yang tertuang dalam enam prioritas.